Kebijakan ekonomi internasional dan tujuannya

1 Reviews Post a Review Posted by: Aris Published On: 02.34 Avaliability Product Avaliable For Sale

pengetahuan

Add to Cart

View Cart Checkout

Selamat malam sobat kali ini saya ingin menuliskan tentang KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL DAN TUJUANNYA. Baiklah kita langsung saja membahasnya sob.

Sampai saat ini, belum ada suatu Negara pun didunia yang betul-betul melaksanakan perdagangan bebeas secara murni dengan struktur pasar persaingan sempurna. Meskipun Amerika dan Jepang yang memiliki keunggulan hampir dalam semua sektor produksi, akan tetapi campur tangan pemerintah dalam penentuan kebijakan perdagangan masih tetap dilakukan.

Dalam arti luas, Kebijakan ekonomi internasional merupakan suatu tindakan/kebijakan ekonomi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi arah serta bentuk perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan ini tidak hanya berupa tariff, quota, subsidi dan larangan impor saja, akan tetapi juga mencakup aspek moneter/fiskal yang secara langsung mempengaruhi perdagangan dan pembayaran internasional.

INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER INTERNASIONAL DAPAT BERUPA :

1. Kebijakan perdagangan internasional, yang meliputi semua tindakan pemerintah yang dapat mempengaruhi transaksi perdagangan barang dan jasa (current account) dalam neraca pembayaran.

2. Kebijakan pembayaran internasional, meliputi semua tindakan pemerintah yang mempengaruhi transaksi modal (capital account) dalam neraca pembayaran.

3. Kebijakan bantuan luar negeri, yang merupakan tindakan/kebijakan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi dan pembangunan Negara lain yang mungkin telah hancur disebabkan oleh bencana alam, peperangan dan lain sebagainya.

TUJUAN KEBIJAKAN EKONOMI INTERNASIONAL

Ada beberapa tujuan kebijakan ekonomi internasional, antara lain :

Autarki

Tujuan ini pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip perekonomian terbuka (open economy), karena Negara yang memiliki tujuan seperti ini berusaha menghindar dari pengaruh Negara lain, baik itu pengaruh ekonomi, politik maupun militer.

Kesejahteraan

Tujuan kebijakan seperti ini justru bertentangan dengan tujuan yang pertama. Tujuan kebijakan ekonomi internasional seperti ini sangat mendukung dilaksanakannya perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional suatu Negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi.

Proteksi

Tujuan seperti ini umumnya dimaksudkan untuk melindungi industry dalam negeri yang bari tumbuh (infant industry), agar memiliki kesempatan untuk berbenah diri sehingga dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan mampu bersaing dengan industry yang menghasilkan barang-barang yang serupa dari luar negeri.

Alasan-alasan fiskal

Pemerintah juga bisa meningkatkan pendapatannya dari hasil pengenaan bea masuk terhadap barang-barang impor. Oleh karena era perdagangan bebas menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Indonesia karena akan hilangnnya pemasukan dari pajak impor.

Balance of payment

Kebijakan dapat dilakukan melalui pengawasan devisa (Exchange control termasuk capital). Umumnya dilakukan oleh Negara-negara berkembang, karena secara umum Negara-negara tersebut memiliki cadangan devisa yang masih relatif minim.

Mencegah dumping

Suatu Negara dituduh melakukan dumping jika Negara tersebut menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada harga pasar dalam negerinya. Negara-negara eksportir yang melakukan praktik dumping bertujuan untuk menembus, memperluas pangsa pasar atau menguasai pasar di luar negeri.

Negara importer yang merasa barang impornya terlalu murah atau menduga Negara penjual menjualnya di bawah harga “normal” biasanya membalasa dengan mengenakan atau menaikkan tariff bea masuk terhadap barang tersebut.

Meningkatkan kesempatan kerja

Strategi pembangunan ekonomi atau industry dengan kebijakan susbtitusi impor juga sering diterapkan di banyak NSB sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja di dalam negeri. Negara yang sektor industrinya belum kuat terancam akan hancur jika impor sepenuhnya dibebaskan, yang selanjutnya berarti peningkatan jumlah pengangguran, terutama di Negara-negara yang sektor-sektor padat karya seperti, pertanian, jasa dan perdagangan.

Pembangunan ekonomi

Dengan adanya kebijakan perlindungan terhadap infant industri, pertumbuhan industry dalam negeri akan semakin pesat, selanjutnya produksi domestic meningkat, impor akan berkurang dan ekspor akan meningkat.